Bantuan Langsung Tunai BBM

(Dana Kompensasi dan Implikasi Kompleks Atas Kebijakan pemerintah menaikan Tarif BBM Bersubsidi)

Satu lagi peluruh isu dibuang ke masyarakat kita yang tidak tahu-menahu oleh pembesar dan penguasa negri ini untuk menguji dan mengasah sejauh mana kuasa dan kekuatan ampuh mereka. Isu kenaikan BBM menjadi berita paling hangat beberapa hari terakhir ini. Sebagian besar kuatir karena ini akan memicu kenaikan harga barang dagangan lainnya bahkan malah hanya sebatas isu saja barang-barang sudah naik. Orang menyikapinya dengan berbagai tanggapan. Karena akibat dari kenaikan BBM merekalah yang akan merasakannya bukan kaum pemgambil kebijakan itu.

Dari kalangan mahasiswa dan pemuda diberbagai tempat yang ada di Indonesia, mereka berdemo menolak kenaikan BBM. Karena dampak kenaikan BBM akan terusik dan terpuruk pada roda perekonomian rakyat kecil. Mereka menjadi korban ketergantungan terhadap Negara padahal selama hidup mereka Negara tidak pernah menjamin sepenuhnya untuk memenuhi setiap kebutuhan kehidupan masyarakat. Namun ketergantung Negara Indonesian kepada Negara kapitalis membuat masyarakatpun ikut menderita.

Dana kompensasi hanyalah menyelubungi tirai dibalik isu kelaparan, gempa, wabah dan lainnya yang selalu dan sudah terbiasa di negri ini untuk dijadikan proyek. Maka sudah jelaslah kesempatan bantuan ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri. Maka muncullah orang kaya-kaya baru. Yang pasti kaya seperti apa tidak tahu, tetapi kaya diatas penderitaan rakyat kecil yang ekonominya lemah.
Bantuan itu pemerintah daerah tidak pernah menyalurkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Ini hanyalah sebuah proyek pemerintah untuk memperkaya diri mereka sendiri. Karena tidak pernah tersalur pada sasaran masyarakat yang membutuhkan. Yang sering antri adalah orang-orang yang pakai motor tiger, mobil mewah saja lebih banyak untuk mendapatkan dana kompensasi itu. Masyarakat kecil antri sampai banyak yang pingsang dan mati. Padahal yang antri itu bukan yang layak mendapatkan maka korban adalah masyarakat kecil.

Dana kompensasi yang bersifat Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini Negara harus mendata secara akurat dan jelas agar penyaluran juga tepat sasaran. Dan seharusnya diberikan sesuai keahlian sehingga mereka memanfaatkan potensinya. Biar BLT menjadi modal untuk mengembangkan usaha masyarakat bukan bantuan hanya kasuistik dan bersifat proyek yang sebentar dapat hilang dalam sekejap tanpa jejak. Tetapi mesti tujuannya adalah untuk membangun ekonomi rakyat. Tidak membuat masyarakat kecik kaget dengan uang-uang kaget tersebuat.

Atau bantuan tersebut jangan bersifat seperti salah satu acara kuis di TV “kenah deh…”, bagi yang mendapatkan adalah yang bisa menjawab pertanyaan kuis tersebut tanpa pandang siapa dia dan dia adalah orang beruntung yang seolah nasibnya mujur. Tetapi sekalipun dia itu masyarakat kecil yang tidak mampu menjawab kuis tersebut maka ia tidak mendapatkan bantuan berupa uang Rp. 100.000 yang kalau bisa menjawab satu-dua pertanyaan itu. Masyarakat yang tidak mampu diajak kompetisi dengan orang berduit dalam mengambil uang kaget, bagi siapa yang jago akan mendapatkan itu.
Masyarakat kecil selama ini banyak yang depresi, sakit bahkan sakit jiwa sehinga masuk ke rumah sakit jiwa dimana ongkos yang akan mereka keluarkan selama perawatan lebih banyak ketimbang dana kompensasi BBM yang didapatkan bahkan malah mungkin tidak mendapatkannya. Berhentilah membantai dan mengorbankan rakyat kecil dengan berbagai cara demi meloloskan suatu kepentingan, karena nyawa mereka lebih berharga ketimbang sebuah kepentingan itu. Loloskanlah nyawa mereka, jangan mengorok dan menjepit oleh kepentingan yang tidak kekal itu.

Kalau pemerintah Indonesia memang benar berniat membantu kebutuhan rakyatnya, maka semestinya memperdayakan atau memperkerjakan masyarakat melalui koperasi RT, RW, atau Desa. Sehingga dapat menumbuhkan ekonomi rakyat melalui Perikanan, kehutanan, perkebunan juga melalui kerja bersama bukan perorangan, seperti koperasi, kelompok tani sehingga semua orang bisa kerja dan tidak ada yang menggangur. Dengan demikian pemanfaatan dana tersebut jelas sehingga tersentuhlah sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan harapan masyarakat.

Tidak ada pemahaman bahwa BLT ini bukan bantuan permanent, tetapi menetralkan kondisi kenaikan BBM saja. Maka pemerintah harus memberikan pemahaman melalui sosialisasi yang jelas agar masyakat memahaminya. Bahkan kalau bisa sejauh sebelum dana itu dibagikan, masyarakat yang layak mendapatkan sudah semestinya didata dan dibagikan sesuai data. Sehingga dengan dana itu masyarakat siap menyambut kenaikan itu, sekalipun itu solusi yang bukan tepat untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dengan kebijakan-kebijakan sepihak itu.

Data yang masih dipakai pemerintah adalah data tahun 2005, yaitu data yang sudah expired. BPS tidak menyediakan data yang jelas akan keadaan penduduk berkategori miskin. Kalau BPS di Indonesia tidak berfungsi maka lebih layaknya BPS dibubarkan saja. Karena menunjukkan kinerja yang tidak jelas dan tidak pernah memberikan data yang akurat dan uptodate. Malah pemerintah masih juga memakai data lama yang pastinya tidak akurat akibat PHK, krisis juga berbagai mobilitas penduduk yang selalu berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya yang membuat masyarakat miskin semakin bertambah.

Dana lebih banyak habis untuk membayar gaji pegawai BPS diseluruh Indonesia tanpa kerja nyata maka perlu dibubarkab saja. Karena data bisa diambil lewat RT, kepala distrik, Kelurahan. Karena merekalah yang lebih dekat dan tahu tentang data keadaan kelompok-kelompok masyarakat di wilayahnya.

Dinamika setiap perubahan ekonomi Indonesia sudah jelas bukan datangnya dari dalam negri tetapi tergantung dan dikendalikan oleh Negara kapitalis maka pemerintah jangan menutupi kenyataan ini. Perubahan-perubahan ekonomi seiring kenaikan BBM sudah berdampak pada segala sendi perekonamian rakyat. Kenaikan kurs mata uang dollar pun sering berdampak demikian pada perekonomian. Maka kalau bisa pemerintah harus membiayai hidup rakyat Indonesia sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan data RW, RT, Kepala desa setempat karena mereka yang tahu mana kategori miskin menengah, dan yang kaya. Sehingga itu menjadi salah satu modal dan tumpuhan mereka untuk menjalankan usaha kecil dalam perintisannya.

Bantuan seperti ini membuat masyarakat miskin resah dan bodoh. Kepintaran para pejabat hanya jalan mulus memanfaatkan kebobrokan mental mereka untuk membuat Kalau bantuan bersifat kasuistik seperti ini masyrakat malas dan tidak berdaya sekaligus tidak memperdayakan potensi masyarakatnya. Tetapi itu suatu jalan memamfaatkan potensi penguasa negri ini untuk memasang jerat dan menjaring kekayaan rakyat melalui korupsi dan berbagai cara-cara manipulasinya. Karena sudah jelas tidak ada data, sosialisasi yang jelas memungkin ini adalah proyek terselubung.

Implikasi pembodohan

Di Papua misalnya dana seratus juta perkepala kampung apa yang mereka buat. Kelihatannya tidak ada hasil yang kelihatan. Pemerintah hanya selalu memberikan umpannya saja bukan kail yang mereka akan pergunakan untuk memanfaatkan, mengolah dengan kerja mereka untuk menghasilkan sesuatu yang akan mereka menikmati buahnya.
Cara-cara dari implementasi program ala Indonesia adalah tidak mendidik masyarakat sama sekali. maka perlu adanya data dan kerja nyata yang bisa diwujudkan di masyarakat sehingga hasilnya dapat dipetik dan dinikmati terus-menerus kalau boleh pemerinta harus menanam benih yang dapat bertumbuh menjadi pohon lalu buah selalu bisa di petik pada saat musimnya bukan hanya diberikan buahnya saja umtuk dimakan lalu habis dan lapar lagi.

Pemerintah daerah semestinya bisa memanfaatkan dana-dana seratus juta, pemekaran dan otonami untuk mengadakan praktek, worshop, pelatihan berbagai ketrampilan yang mendidik diberbagai aspek potensi untuk mengali dan mengembangkan potensi yang da disetiap pribadi masyarakat. Pemuda-pemuda yang putus sekolah, tidak sekolah dan yang menggangur bisa direkrut untuk dipersiapkan menjadi tulang punggung ekonami pribadi, keluarga dan masyarakat.
Sayangnya cara bantuan pemerintah Indonesia pada buntutnya adalah dengan pertimbangan agar masyarakat dimelaratkan. Bukannya mendidik malah menciptakan kebodohan dan kemalasan yang akhir juga berbuntut pada kemiskinan yang identik dengan penderitaan dan kemelaratan.

Kenapa tidak ada pendidikan gratis dan kesehatan gratis? Sudah jelaslah uraian diatas bahwa cara-cara itu hanyalah pembodohan maka tidak perlu masyarakat dididik menjadi pintar. Maka tidak perlu untuk mengemis pendidikan dan kesehatan gratis karena di dunia ini tidak ada yang gratis semua beli. Kalaupun dibuat pendidikan gratis, kesehatan gratis. Pasti badan pengawas yang dipilihpun hanya memainkan taktik pengontrolan dilapangan saja. Sekalipun kontrolnya jelas itu hanya jebakan untuk memasang jerat dengan mengetahui dengan jelas kondisi tersebut.
Jadi cara-cara di atas hanyalah untuk memunculkan masalah-masalah baru di masyarakat demi sebuah proyek pengalokasian dana untuk proyek. Jadi bagaimanapun juga rakyat hanya akan terjepit ditengah kepentingan dan bantuan tersebut, inilah yang harus dipahami semua pihak yang menjadi korban permainan elit politik. Tindakan-tindakan elitis beginilah yang terus-menerus Negara dirusak bukan siapa-siapa. Inilah bentuk-bentuk letak rongrongan terhadapa kemelaratan dan kemelut ekonomi Indonesia, bukan masalah separatis dan tuduhan lainnya.

Kenaikan BBM implikasi pada sector informal

Kenaikan BBM telah berimplikasi pada berbagai sector. Sector informal misalnya, seperti rumah tangga telah banyak mendukung dan mepekerjakan begitu banyak pembantu diseluruh Indonnesia. Namun bagaimana dengan kenaikan BBM ini?. Banyak sikap yang bermunculan yaitu sikap ibu-ibu rumah tangga terhadap pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu ini berada diujung tombak keputusan apakah mereka harus dipekerjakan terus atau di-PHK oleh majikan mereka.

Kalau memang harus di-PHK maka kemalangan apakah yang akan menimpa mereka?. Pembantu diselaruh Indonesia kira-kira sudah lebih dari ribuan pembantu. Apakah pemerintah sudah mempersiapkan subsidi buat mereka?. Itu hanya sector informal rumah tangga saja belum lagi usaha-usaha kecil, menenggah dan berskala besar yang dalam proses kerjanya membutuhkan bahan bakar minyak juga usaha-usaha lainnya.

Setiap pengambilan keputusan tidak hanya hitungan diatas kertas atau matematis saja atau untung rugi dalam menjaga dan meloloskan modal asing tetapi semestinya memperhatikan dampak dari kehidupan social masyarakat. Ibarat kepala keluarga memperhatikan istri anaknya bukan meloloskan kepentingan istri selingkuhnya yaitu kepentingan Negara-negara pemegang modal kapitalis. Jadi dampak apa yang akan dialami oleh masyarakatnya adalah harus menjadi pertimbangan wajib dan mendasari pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

Ada tiga cara antisipasi yang perlu dilakukan ibu rumah tangga membantu dan menutupi kebijakan bobrok pemerintah adalah, pertama Ibu rumah tangga dapat memahami dan mempertimbangkan kondisi pembantu sehingga mampu bekerja sama dengan baik untuk tetap mempekerjakan pembantu dan baby siternya. Kedua, ibu-ibu yang sudah bekerja sebagai wanita karir tetap kerja dan memberikan kesempatan pembantu ataupun baby siter untuk tetap bekerja dirumah. Ketiga, Pembantu-pembantu perlu diperdayakan ke jenjang yang lebih baik. Misalnya memperdayakan pembantu dengan memberikan kursus-kursus, menyopir, jahit dan keterampilan lainnya sehingga ketika dia keluar sudah siap mandiri untuk bekerja sendiri. Sehingga menciptakan pribadi-pribadi mandiri yang merdeka ketika mengalami atau menghadapi kenaikan-kenaikan BBM dan masalah-masalah akibat kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepentingan social masyarakat kecil itu.

Penguasa-penguasa pengambil kebijakan Negara ini telah membuat social kehidupan masyarakat ekonomi semakin rusak dan ambur adul. Semestinya mereka harus menciptakan tatanan kehidupan social yang lebih teratur, terarah dan bermartabat. Kepentingan kapitalis dan mentalitas bobrok tidak berpengetahuan para pejabat negri ini telah memperkosa rakyatnya sampai menderita dan mengusurnya di dekat ambang maut

ellya alexander tebay
Penulis adalah pemerhati dinamika kehidupan seni, sosial budaya dan pariwisata.